MATERI SEJARAH PEMBEBASAN IRIAN BARAT

A. Latar Belakang Pembebasan Irian Barat

Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

B. Perjuangan Pemerintah RI dalam Upaya Pembebasan Irian Barat

Dalam upaya pembebasan tersebut, bangsa Indonesia menggunakan dua cara. Tahap pertama dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedang tahap kedua dengan cara konfrontasi baik konfrontasi politik, ekonomi, maupun militer. Berikut ini akan dijelaskan secara lengkap masingmasing tahap tersebut.

1. Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi

Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat.

a. Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda.

Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.

b. Pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda.

Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.

c. Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.

d. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional

1) Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954, Jeli Jendela Info Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan. Usaha membawa persoalan Irian

2) Pada tahun 1954 Indonesia mengajukan Barat melalui PBB senantiasa gagal tidak mendapat tanggapan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. karena positif, sebab sebagian besar angNamun mengalami kegagalan karena tidak gota PBB pada tahun 1955 adalah negara-negara yang men-dukung memperoleh dukungan yang kuat.

3) Dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat Belanda. dukungan dalam masalah Irian Barat.

Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

2. Perjuangan melalui Konfrontasi

Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.

a. Konfrontasi Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.

1) Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

2) Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

3) Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.

4) Pemogokan buruh secara total pada perusahanperusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

5) Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaanperusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

b . Konfrontasi Politik

Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

c. Konfrontasi Militer

Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tri Komando Rakyat (Trikora) tersebut berisi:

a. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda

b. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia

c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan diucapkannya Trikora maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

3. Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru.

Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam.

Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong Jeli Jendela Info dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Untuk mengenang peristiwa perOperasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir tempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, setiap tanggal 15 dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini Januari diperingati sebagai hari dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI peristiwa laut/samudra. tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

C. Pelaksanaan Pepera di Irian Barat

Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker’s Plan). Berikut ini isi Rencana Bunker.

1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.

2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI.

3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.

4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

penyerahan Irian Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York.

1. Penghentian permusuhan.

2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.

4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963.

5. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.

6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.

7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Rakyat (Pepera).

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.

D. Apa Peranan UNTEA Dalam Peristiwa Pengembalian Irian Barat ?

Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: United Nations Temporary Executive Authority, disingkat UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA adalah badan pemerintah PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan.UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dengan menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah Persetujuan New York.

Peran UNTEA dalam pengembalian Irian Barat adalah :

1. Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.

3. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.

E. Keterkaitan AS dan Uni Soviet dalam Kilas Balik Pembebasan Irian Barat

1. Peranan Uni Soviet

Uni Soviet ternyata punya peranan penting dalam membantu pembebasan Irian Barat atau sekarang lebih dikenal dengan Papua. Campur tangan positif Soviet terlihat dalam beberapa bantuan yang diberikannya kepada Pemerintah Indonesia ketika itu.

Presiden Pertama Indonesia, Sukarno menjelaskan, saat Indonesia merdeka dan kemerdekaan diakui Belanda hanya tinggal Irian Barat yang belum mendapat pengakuan sebagai bagian NKRI. Sukarno pun mulai bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Upaya ia mulai dengan melakukan negosiasi dengan Belanda. Namun, langkah itu gagal. Setelah itu, Sukarno mencoba menggalang dukung melalui PBB. Hasilnya ternyata sama saja.

Tak patah arang, sang proklamator, memutuskan mengunjungi Moskow. Di sana, dirinya bersama pemimpin Soviet ia membahas permasalahan Irian Barat. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Dukungan Moskow ditunjukan dengan mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia.

Dari media 1950-an hingga akhir era Orde Lama, Soviet menyuplai Indonesia satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

Dipasoknya senjata dari Uni Soviet membuat Indonesia terlibat konforntasi dengan Belanda pada 1960. Fase akhir konfrontasi ini pun akhirnya tak cuma melibatkan RI-Belanda. AS dan NATO akhirnya turun tangan.

Melihat kondisi seperti itu, Menlu Indonesia Subandrio memilih terbang ke Soviet untuk kembali bertemu Khrushchev. Subandrio akhirnya memberi tahu hasil pembincaraannya pada AS. Negeri Paman Sam akhirnya mengambil keputusan besar yang sangat terkait dengan keinginan mereka menghindari potensi pecahnya kembali perang dunia.

Akhirnya di bawah tekanan AS, pada Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Di 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

2. Peranan Amerika Serikat (AS)

Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi, Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoninya.

Naiknya John F. Kennedy sebagai Presiden AS pada 1961 membuat persaingan dengan Soviet, khususnya untuk kawasan timur jauh semakin memanas. Kennedy menegaskan, AS bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat. Kennedy bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 18 juta dolar AS untuk mengalihkan kedekatan Sukarno dengan Uni Soviet (Mochtar Lubis, Catatan Subversif, 1980: 239). Di sisi lain, AS menekan Belanda agar bersedia berembug dengan Indonesia untuk membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy mengancam akan menghentikan bantuan AS kepada Belanda.

Selain kepentingan politik yang diusung Kennedy, Amerika ternyata juga punya ambisi yang lebih menggiurkan dalam urusan ini, yakni terkait dugaan kandungan emas dan mineral berharga yang sangat besar di bumi Papua. Setelah Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963, kebijakan pemerintah AS di bawah pimpinan Lyndon B. Johnson berubah, termasuk mengurangi bantuan kepada Indonesia yang disetujui Kennedy. Dari pergantian rezim inilah, nantinya, Freeport perlahan-lahan masuk untuk menggerus kekayaan Papua seiring tumbangnya Sukarno yang kemudian digantikan Soeharto.

Dengan demikian, Amerika punya dua agenda besar untuk memuluskan kepentingannya di Irian Barat meskipun dari dua presiden yang berbeda, seperti yang ditulis Beni Pakage dalam artikelnya “Kedudukan Orang Papua dalam Perjanjian New York” di Suara Papua, 14 Agustus 2016:

“Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya. Baik demi kepentingan melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet, maupun untuk penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia.”

Tanggal 1 Mei 1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, meskipun terdengar suara-suara yang mengecam lantaran tidak dilibatkannya orang-orang Papua dalam Perjanjian New York tersebut.

Setelah referendum 1969, atau yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya.

KOMENTAR :

Upaya penyelesaian Irian Barat dimulai sejak tahun 1950. Pada awalnya menempuh langkah diplomasi bilateral dan internasional, namun selalu mengalami kegagalan. Mengingat upaya diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka pemerintah RI menempuh cara konfrontasi baik konfrontasi ekonomi, politik, maupun operasi militer. Konflik antara Indonesia - Belanda mengenai masalah Irian Barat mencapai titik temu dengan ditandatanganinya Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Akhir dari konflik pembebasan Irian Barat adalah diselenggarakannya Pepera tahun 1969 yang menghasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat sangat berat. Dimana Pemerintah sangatlah berupaya dalam menjaga integrasi bangsa, demi keutuhan dari NKRI itu sendiri. Oleh karena itu sebagai generasi muda, hendaknya menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Namun pada kenyataanya sekarang, sejak UNTEA menyarahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 hingga sekarang, Mengapa Indonesia tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua dalam kurun waktu yang sama? Padahal, bersama wilayah Nusantara lainnya, Papua memiliki sejarah, Penjajahan, dan posisi geografis yang sama , dengn cita cita yang sama pula yaitu merdeka, adil, makmur dan bebas dari penindasan. Dan Kenyataannya sekarang Harapan agar otonomi khusunya pembangunan di Papua berjalan sesuai kondisi ekonomiserta sosial dan buday rakyat Papua belum terealisasikan hingga sekarang. Masih banyak kemiskinan, kebodohan, kesehatan yang buruk, ketidakadilan, dan truma akibatkekerasan (5K). Bahkan di antara mereka tersandra stigma separatisme.

Maka negara harus mampu menghilangkan resah takut khususnya pada Rakyat Papua, agar kontrak sosial kebangsaan yang kita sepakati bersama menuju format Indonesia Baru yang lebih demokratis, adil, dan taat hukum dapat terwujud. Di samping itu, sebagai warga negara Indonesia kita juga perlu menjunjung tinggi Bhinekka Tunggal Ika dengan meningkatkan nasionalisme dan perasaan bangga akan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan tidak membeda bedakan satu sama lain hanya berdasarkan ras, agama, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainnya. Karena NKRI adalah Harga Mati.

Daftar Pustaka :

https://brainly.co.id/tugas/40528

http://wawasansejarah.com/pembebasan-irian-barat/

https://www.scribd.com/doc/197431191/12-Bab-11

https://www.liputan6.com/global/read/2838134/kilas-balik-peran-uni-soviet-dalam-pembebasan-irian-barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Eksekutif_Sementara_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

https://amp.tirto.id/ambisi-amerika-di-balik-pembebasan-irian-barat-cuAa

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/06/0214297/papuasebuah.noktah.sejarah